anggota komisi ii dpr yasona laoly menilai reformasi badan pertanahan nasional (bpn) belum berjalan menarik karena baru banyak konflik pertanahan.
saya kira, usah diselenggarakan evaluasi pada kinerja bpn. ya tergolong kita pertanyakan kepemimpinan pak hendarman (kepala bpn). secara konseptual, bolehlah. tapi implementasinya, belum ada, kata yasona dalam jakarta, minggu.
dia mengkritik praktik percaloan juga mafia tanah yang belum berhasil diberantas bpn.
banyak catatan tentang ini. misalnya batas tanah, sering menjadi pemicu sengketa. belum dulu sertifikat ganda. sepertinya kepala bpn mesti bersihkan lagi internalnya, tutur dia.
Informasi Lainnya:
- Kenapa Sarang Walet dicari Orang
- Basmi Jerawat dengan obat tradisional
- Basmi Jerawat dengan obat tradisional
- Kenapa Sarang Walet dicari Orang
anggota dpr ri daripada fpdip serta mempertanyakan tim 11 bentukan bpn yang bertugas melaksanakan sengketa tanah pada semua daerah yang akan tetapi tidak menunjukkan hasil yang baik.
sampai saat ini, aku belum pergi ke ada konflik agraria yang diselesaikan. padahal, semakin berlarut kasus tanah dengan demikian semakin complicated. sebab nilai keekonomisan tanah kian tinggi, papar dia.
wakil sekretaris jenderal (wasekjen) konsorsium pembaruan agraria (kpa), dewi kartika, menilai tak ada sinkronisasi dalam internal bpn. resikonya, terkandung 632 agama dan tumpang, dan itu harus diselesaikan, tutur dewi.
masih maraknya sengketa agraria, berdasarkan dewi, merupakan bentuk kegagalan kinerja bpn. sebanyak 7.200 sengketa tanah baru terselesaikan 60 persen. mirisnya dulu, 30 sk dan dikeluarkan bpn tentang tanah terlantar, 11 diantaranya digugat.