Kemhan bangun pusat "cyber defence"

kementerian pertahanan mau membangun pusat pertahanan siber serta cyber defence agar memelihara kedaulatan juga keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia (nkri) daripada kejahatan dunia maya.

hal itu terungkap ketika menteri pertahanan purnomo yusgiantoro bertemu melalui menteri komunikasi juga info tifatul sembiring pada kantor kemenkominfo, jakarta, selasa sore.

kami minta saran kepada kemenkominfo agar mengembangkan `cyber defence` karena kementerian ini yang sediakan kapasitas mengembangkan `cyber security`, tutur menhan usai berhadapan menkominfo tifatul sembiring.

pembangunan pertahanan siber tersebut, tutur dia, serta melibatkan tiga angkatan, yaitu tni angkatan darat, tni angkatan laut, juga tni angkatan udara. kemkominfo ingin membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, serta sumber daya manusianya.

menurut purnomo, ancaman serius kepada kedaulatan melalui dunia maya telah belum tampak. ada upaya ancaman yang di ini terjadi, tapi belum dikategorikan dibuat ancaman pertahanan negara.

Baca Juga: Dealer Honda - Dealer Honda - Dealer Honda

sifatnya masih mikro namun kita tetap mesti berhati-hati, katanya.

menkominfo, tifatul sembiring, mengatakan, serangan ke dunia maya cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. dimana tercatat, banyak sebanyak 36,6 juta kali serangan kepada indonesia, yang ada besar adalah ekonomi.

agar tingkat keamanan siber kuat dengan demikian kita harus berkoordinasi melalui kementerian dan lembaga negara yang lain, katanya.

saat ini kemkominfo sedang menyiapkan sebuah badan bernama `national cyber security` untuk mengantisipasi ancaman para peretas. badan ini ingin menaungi semua cyber defence yang dikembangkan kementerian juga lembaga.

selain kemhan dan tni, ada lembaga lain yang dilibatkan, diantara lain, polri, badan intelijen negara (bin), lembaga sandi negara, badan narkotika nasional (bnn), badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) juga instansi yang terkait langsung melalui masalah keamanan, termasuk instansi dan mengurusi persoalan publik seperti bandara, bursa efek dan lainnya.